Klasifikasi Informasi Publik

I.  INFORMASI BERKALA
 
Informasi Tentang PT Brantas Abipraya (Persero) :
Profil PT Brantas Abipraya (Persero)
Struktur Organisasi PT Brantas Abipraya (Persero)
Ringkasan Laporan Keuangan PT Brantas Abipraya (Persero)
Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, Kebijakan
Informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan BUMN di Tahun 2015
Ringkasan Permohonan & Keberatan Informasi Publik di Tahun 2015
Informasi Tentang Agenda Terkait Pelaksanaan Tugas BUMN Tahun 2015
Informasi Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Daftar Informasi Publik PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015
 
 
II.  INFORMASI SERTA MERTA
 
Anggaran Dasar PT Brantas Abipraya (Persero)
Maklumat Layanan Informasi Publik PT Brantas Abipraya (Persero)
 
 
III.  INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN
 
Informasi yang Wajib Disediakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 
Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mencantumkan ketentuan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyajikan informasi yang diperuntukkan bagi kepentingan publik.  PT Brantas Abipraya(Persero) mendukung ketentuan ini dengan menyajikan Jenis-Jenis Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No : 14 Tahun 2008, sebagai berikut :
  1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
  2. Anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  3. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laporan Laba Rugi, dan Laporan Tangggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah diaudit;
  4. Hasil penilaian oleh eksternal auditor, lembaga pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lainnya;
  5. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi;
  6. Mekanisme penetapan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas;
  7. Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik;
  8. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
  9. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
  10. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
  11. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
  12. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
  13. Mekanisme pengadaan barang dan jasa;
  14. Informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
Formulir Permohonan Informasi Publik
Tata Cara Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik
Akses Website PT Brantas Abipraya (Persero)
Akses Laman KIP
Layanan Informasi Publik PT Brantas Abipraya (Persero)